Aparat dan Keparat

Aparat dan Keparat Dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari presiden hingga kepala desa, mulai dari para menteri dan direktoratnya hingga sekretaris desa, sering mengatakan "Sekarang ini semua harus jelas."

Konon katanya seruan ini bergema berkat ketegasan Menkeu Sri Mulyani yang selalu mengingatkan sesama menteri, "Semua kementerian harus bisa menghemat!"

Itu sebabnya para dirjen hingga para kepala kantor mulai belajar berhemat. Jumlah anggaran yang mereka terima semakin dirampingkan, dan setiap pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan; dan mereka yang tidak memberi laporan akan dapat sanksi.

Sampai di sini #SemuanyaTerlihatJelas. Menteri membuat himbauan kepada bawahannya, hingga mereka harus menekan bawahannya dalam hal penggunaan anggaran negara.

Mengingat struktur hirarkis kepegawaian PNS begitu jelas, maka sudah seharusn instruksi tersebut bisa cepat sampai kepada bawahan. Semestinya, bawahan pun harus melakukannya. Pendeknya, rantai instruksinya sangat jelas.

Bahkan, apabila terdapat ketimpangan dan penyimpangan, masyarakat dipersilahkan mengadu langsung ke departemen terkait, dan hak-hak mereka dilindungi. Hanya, penyimpangan tetap terjadi dimana-mana.

Sedikitnya ada tiga tantangan yang secara signifikan menjadi penyebab mengapa keinginan Presiden Jokowi agar #SemuaHarusJelas:

Pertama, mentalitas kerja masyarakat kita, khusus PNS yang memang bermental buruh. Semakin tinggi jabatan dan semakin besar wewenang mereka, maka mereka akan ditakuti bawahannya. Sementara bawahan, terutama yang ingin selamat naik golongan secara reguler selalu takut mengkritik atasannya.

Kedua, masyarakat diminta mengadu segala bentu penyelewengan yang dilakukan aparatur negara. Pertanyaannya, berapa besar sih kemungkinan masyarakat mengetahui praktik tilep-menilep anggaran yang terjadi di kantor kementerian, kanwil-kanwil, hingga di kantor-kantor desa?

Bila ini yang diharapkan, niscaya akan terjadi perubahan. Pelaporan semacam ini justru harus datang dari mereka yang bekerja didalam lembaga pemerintah itu sendiri.

Jangan-jangan justru aparat yang bertindak bak seorang keparat.

Ketiga, kemungkinan terealisasinya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran sangat kecilm karena hal itu tergantung kebijakan departemen bersangkutan dalam hal penempatan pegawainya dan pengawasan atas kinerja mereka.

Benar bahwa sejak presiden Jokowi, pemerintahan patut diacungi jempol, karena fungsi BPK (Badan Pengawas Keuangan) sudah semakin dimaksimalkan. BPK turun memeriksa laporan keuangan setiap instansi pemerintah, sembarai KPK mengawasi dan menangkap hingga menjebloskan aparat pemerintah yang ketahuan korupsi dan merugikan negara.

Hanay saja perlu kita tahu seberapa hehebat dan jujur para pejabat BPK itu? Seberapa obyektif mereka memeriksa keuangan sebuah instansi pemerintah? Secanggih apa alat detektor dan SDM di KPK sana dalam menyelidiki jutaan instansi pemerintah?

Masyarakat hanya bisa berharap pada kejujuran dan keberanian para aparatur negara itu. Minimal mereka yang sudah terlanjur terbiasa memakan jatah orang lain itu mulai berpikir dan merenungkan hal ini: "Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang masa."

Sebab, hanya satu hal yang menjadikan seorang aparat menjadi keparat, yakni hilangnya rasa bersalah dalam dirinya. Untuk itu mereka seharusnya belajar mengakui dan meminta maaf atas dosa mereka, agar "berbahagialah mereka yang dosanya diampuni.


Posting Komentar

0 Komentar