Daya Tahan Petahana

Daya Tahan Perahana Di daerah-daerah yang akan mengadakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, para petahana yang ingin memperpanjang kekuasaannya akan diuji.

Di masa pandemi ini, masyarakat begitu mudah menyorot kepemimpinan para kepala daerah masing-masing.

Mungkin saja sebwlum pandemi ini, kinerja mereka selama kurang lebih lima tahun masih bisa diper-mark dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) hasil lobi sana lobi sini.

Nyatanya penanganan pandemi Corona-19 di daerah sejak Maret hingga saat ini akan dijadikan dijadikan oleh masyarakat sebagai tolok ukur untuk memilih sang petahana.

Bukan tak mungkin calon dari petahana yang masih ingin berkuasa justru  harus mengakhiri kekuasaannya di penjara.

Hal yang sama akan berlaku juga bagi calon pilihan petahana (karena tak boleh mencalonkan diri lagi).

Tak midah untuk jujur dalam membagikan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Itu makanya Mensos sudah mewanti-wanti agar bansos tak dikorup, BPK sudah memeriksa alarm bagi kepala daerah yang dipandang rawan korupai, bahkan presiden sudah siap "menggigit" mereka yang mengambil hak rakyat.
Jangan lupa, masih ada KPK sudah bergerak menyeret kepala daerah yang terbukti merampok dana bansos yang diindikasikan akan digunakan sebaga dana pencalonan (jagoan) sang kepala daerah petahana.

Ini jaman, jaman Alpha. Apa yang sudah diakhiri (omega) akan dievaluasi dari awal (alpha).

Segala sesuatu tampil transparan, hingga pemberitaan tetang petahana sudah ditulis secara telanjang, ebtah di koran cetak, media online hingga medsos.

Ini berarti, prestasi atau kegagalan para petahana selama menjabat tak hanya tertanam dalam ingatan masyarakat, tapi juga terrkam sebagai jejak digital di dunia maya, masih terang tertulia pada lembaran koran, bahkan segala kekonyolan mereka masih mudah kita tonton di Youtube.

Bagi kepala daerah yang bersih dan transparan tentu tak jadi soal. Bahkan saat (sebagai petahana) ia mencalonkan diri lagi, masyarakat bisa saja akan memilihnya.

Tetapi bagi mereka yang sudah kadung dikenal sebagai bupati tang serakah, pencalonannya (juga pencalonan orang dekat yang di-back up nya) tak lain adalah tindakan "menggali kuburannya sendiri".

Masyarakat tahu, dan pasti tahu mengapa seorang petahan maaih ingin memperrahankan kekuasaannya, bahkan seolah membangun kerajaannya di daerah mereka.

Mereka tahu kalau itu hanyalah upaya menyelamatkan diri petahana (yang sudah dua periode), bahkan untuk melegalkan segala tindakan KKN nya.

Takbada alasan lain ketika seorang bupati petahana, misalnya, begitu ngotot mendkunug abang atau adiknya sendiri sebagai penerusnya, kecuali karena keserakahan dan rasa haus akan kekuasaan yang belum terpuaskan.

Ia ingin tetap terlindungi dari segala tipu daya selama 1-2 periode masa jabatannya.

Tragisnya, banyak calon pemilih yang memang setiap pemilu dan pilkada menjual 300rb - 1jt suaranya justru menginginkan status quo semacam ini.

Kok bisa ya? Ya, bisa-bisa saja. Apalagi saat pandemi ini, bupati selalu menyablon foto dan namanya di karung beras 5kg, minyak 1kg, gula 1/2 kg, dan semua bansos dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten.

Bukan tak mungkin warga yang sedabg kesulitan itu menganggap bantuan itu asli dari saku bupatinya. Namanya orang lag lapar dikasih makanan enak, pasti tak peduli darimana uang itu dicuri si pemberi makan.

Inilah yang terjadi saat ini di daerah-daerah yang sedang menanti pergantian kepala daerah mereka.

Ibarat, kanpanye gratis, foto lama bupati petahana dengan presiden, menteri PUPR, menteri keuangan, menteri pariwisata pun akan diberi caption:

"Hanya bupati yang dekat dengan orang pusatlah yang mendapat prioritas pembangunan dari presiden, kucuran dana dari menkeu, pembangunan fisik dari menPUPR, dan perhatian khusus di bidang pengembangan wisata dengan Menpar.

Mereka lupa, bahwa kerjasama pusat dan daerah itu sifatnta official atau resmi. Bukan atas nama pribadi, terapi atas nama jabatan yang melekat dalam diri mereka selama periode tertentu.

Tapi, yang namanya pengen lagi, ya gitu. Apa-apa yang "seolah-olah" sudah dilakukan jadi tampak audah dilakukan denhan baik.

Dan jangan heran, semboyan "Pililah bupati yang sudah berpengalaman (sebaga bupati)," pasti datang dari kubu petahana, yang masih pengen berkuasa satu periode lagi.


Posting Komentar

0 Komentar