Etika Politik Cerminan Budaya

Hari-hari ini, kehidupan perpolitikan di Indonesia berada pada tatanan yang sangat kompleks. Bisa jadi ini buah dari pengalaman bangsa ini melewati berbagai masa kelam perpolitikan.

Sebut saja dari masa awal kemerdekaan menuju masa orde lama, dari Orde Lama menuju Orde Baru, dan dari Era Reformasi 1998 hingga kini.

Di setiap lipatan sejarah itu telah terjadi perubahan dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi serta perubahan tatanan perpolitikan secara fundamental atau mendasar.

Tragisnya, tatanan kehidupan politik di negara ini belum pernah mencerminkan asas dan nilai demokrasi sebagaimana dimaksuda dalam TAP MPR NO.IV Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Menurut Romo Frans Magnus Suseno SJ, etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

Etika politik itu, seturut Magnis, erat terkait dengan sikap, nilai, dan moral yang secara fundamental hanya dimiliki oleh manusia. Sebab, etika politik itu senantiasa didasarkan pada manusia sebagai mahluk yang beradab dan berbudaya.

Kenyataannya, penyimpangan etika politik itu sering terjadi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penerapan politik praktis di lapangan. Fakta ini dengan mudah kita lihat saat setiap Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades sekalipun.

Kehidupan politik sekarang ini dikendalikan oleh para elit politik yang tidak menyadari bahwa etika politiknya justru bertentangan dengan norma dan etika politik, baik secara normatif maupun secara regulatif.

Hal ini dapat tampak nyata saat para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingnya.

Mereka tak lagi mengindahkan nilai etika maupun moralitas dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi dunia perpolitikan Indonesia, sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa.

Tak hanya di Pusat, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah. Ada begitu banyak contoh kasus yang mencerminkan pelanggaran etika politik di negeri ini yang dilakukan. Sebut saja pelanggaran etika politik dalam legitimasi hukum.


Bentuk pelanggaran dalam bentuk legitimasi hukum dapat kita lihat didalam kontestasi pilkada. Sebagaimana pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 adalah pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia; jujur dan adil (luber dan jurdil).

Faktanya, para aktor yang terlibat dalam kontestasi Pemilu, juga Pilkada Serentak yang sedang berlangsung akhir tahun ini justru mengabaikannya.

Kontestasi pilkada malah justru diikuti oleh aktor-aktor politik yang hanya ingin mengejar popularitas dan kekuasaan semata. Mereka pun mengumbar janji-janji yang memikat hati, tapi niscaya mereka wujudkan, alih-alih dapat dipertanggungjawabkan setelah terpilih.

Bukan hanya obral janji kosong di siang bolong, mereka juga berupaya mencari popularitas dengan menghalalkan tindakan Money Politic.

Siapapun tahu kalau perbuatan itu tidak bermoral dan melanggar etika politik: melanggar sifat yang melekat dengan pilkada atau pilkada itu sendiri.

Hak pilih yang kemudian menjadi hak dari setiap warga negara untuk menentukan pilihan dalam kontestasi politik pada sejatinya tidak dapat dipaksakan oleh orang lain.

Dengan melakukan Money Politic, suara rakyat coba mereka pengaruhi. Akibatnya, prinsip pilkada yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pun tak lebih sebagai semboyan ompong.

Tindakan memengaruhi hak pilih orang lain dengan cara money politic adalah tindakan yang tidak jujur, karena rakyat yang dipengaruhi tersebut tidak mempunya dasar subyektif dalam menentukan hak politiknya. Kenyataannya, banyak orang tergiur, hingga menggadaikan suara mereka.

Selain merendahkan martabat rakyat, tindakan ini adalah bentuk persaingan yang tidak sehat antar sesama calon yang bertarung di Pilkada. Buah dari persaingan yang tidak sehat ini akan melahirkan pemimpin yang tak mungkin menjalankan pemerintahan yang bersih.

Terbukti dengan banyaknya pemangku jabatan pemerintah maupun wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi. Ini disebabkan oleh banyaknnya dana yang mereka keluarkan untuk membeli suara rakyat, sehinnga ketika mereka berhasil mendapapatkan kekuasaan mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan.

Persoalannya, sikap dan perbuatan dari para politisi itu menjadi tolak ukur dalam melihat etika perpolitikan. Khususnya untuk para pemangku jabatan pemerintahan maupun wakil rakyat.

Secara realitas dapat kita lihat bahwa banyak dari wakil rakyat yang mulai kehilangan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang seharusnya mereka merupakan penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Mereka justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Banyak dari para wakil rakyat yang mengiginkan gaji tinggi, fasilitas dan sarana yang mewah, namun mereka lupa bahwa apa yang mereka nikmati tersebut merupakan uang rakyat.
Permintaannya ini bahkan tidak sebanding dangan apa yang telah mereka lakukan untuk rakyat. Untuk sekedar menghadiri rapat saja mereka tidak punya waktu, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut, bahkan banyak media yang memberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung.

Banyak harapan yang kemudian timbul ditengah-tengah masyarakat untuk para politisi, bahwa ada suatu tanggung jawab sosial dibalik peran mereka sebagai politisi. Bukan hanya tanggung jawab pribadi, partai, atau golongan yang di emban.

Namun ada tanggung jawab besar yang harus dipertangung jawabkan. Khususnya tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan moral atau etika. Karena tanggung jawab sosial mestinya dimaknai sebagai janji.

Artinya, berbicara janji tentunya berbicara sesuatu yang harus ditepati. Ketika para politisi sadar akan tanggung jawab sosial mereka maka dengan sendirinya mereka akan selalu memperhatikan etika dalam berpolitk.

Dan rakyat harus paham bahwa politik itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan amanah pancasila yang tidak bertentangan, dan bukan pancasila dipolitikkan oleh penguasa. [LS]

Posting Komentar

0 Komentar